Wakil Presiden Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI), Achmad Jufriyanto, hadir dalam konferensi pers NDRC (National Dispute Resolution Chamber).
Konferensi pers tersebut berlangsung di Indonesia yang di gelar di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, pada Rabu (6/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Jufriyanto menyampaikan apresiasinya atas capaian penting NDRC Indonesia yang telah memperoleh sertifikasi resmi dari FIFA.
Menurutnya, keberadaan lembaga arbitrase ini sangat vital dalam menyelesaikan berbagai konflik di dunia sepak bola Indonesia, khususnya yang melibatkan pemain, pelatih, maupun klub.
“Ya, dengan adanya NDRC, maka ada jaminan hukum untuk para pemain sebenarnya, jadi saya rasa pemain tidak perlu khawatir untuk bersuara,” ujar pemain yang akrab disapa Jupe ini.
Pemain yang saat ini masih aktif bermain di Persib Bandung itu kemudian mengungkapkan bahwa hingga menjelang bergulirnya musim baru Super League pada Jumat (8/8), masih ada empat tim yang belum menyelesaikan pembayaran gaji para pemain.
Total nilai tunggakan dari empat klub tersebut mencapai Rp4,3 miliar dan melibatkan 15 pemain.
“Dari Liga 1, saat ini ada tiga klub yang masih kita ajak komunikasi. Satu klub lainnya sudah dalam proses penyelesaian lewat NDRC, dengan total tunggakan Rp4,3 miliar,” jelasnya.
Situasi serupa juga terjadi di Liga 2, yang musim depan akan berganti nama menjadi Championship. Menurut Jufriyanto, nilai tunggakan gaji di divisi kedua ini sedikit lebih rendah dibanding Super League, yakni Rp3,6 miliar.
“Di Championship, ada dua tim yang masih kami hubungi secara langsung. Sementara tujuh klub lainnya sudah dibawa ke NDRC. Total tunggakan gaji yang tercatat sebesar Rp3,6 miliar.”
Tak hanya di Super League dan Championship, tim di Liga 3 pun tak lepas dari persoalan serupa.
Ahmad Jufriyanto telah mencatat jika total tunggakan gaji di Liga tersebut mencapai Rp 2.5 milliar.
“Di Liga 3, dua klub masih dalam tahap korespondensi, empat tim sudah masuk NDRC. Namun, ada dua klub yang belum menjalankan keputusan NDRC, dan satu lagi belum melaksanakan putusan DRC. Jumlah yang belum dibayarkan mencapai Rp2,5 miliar,” pungkasnya.
